Khofifah Jadi Saksi KPK Mengamati Rasuah Anggaran Sumbangan APBD Jatim – Babak terkini investigasi uang sogok sumbangan golongan warga APBD.
Regu interogator KPK berakhir mengecek Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis( 10 atau 7 atau 2025). kiano88 dan Hasilnya diharapkan membuat pengungkapan permasalahan ini lekas berakhir dengan jelas benderang.
Pengecekan diawali dikala Khofifah tiba jam 09. 50 Wib. Ia pergi dari bangunan pengecekan serta membagikan penjelasan pada pers pada jam 18. 20 Wib.
Khofifah ditilik selaku saksi permasalahan uang sogok anggaran sumbangan untuk golongan warga( pokmas) dari APBD Jatim 2019- 2022.
” Aku dimintai penjelasan selaku saksi atas sebagian terdakwa,” tutur Khofifah yang pula Pimpinan Biasa Muslimat Nahdlatul Malim( NU), Kamis malam.
” Aku sudah membagikan uraian komplit serta mudah- mudahan dapat jadi bagian dari bonus data yang diperlukan KPK,” ucap Khofifah, Pimpinan Biasa Jalinan Alumni Universitas Airlangga.
Menteri Sosial rentang waktu Oktober 2014- Januari 2018 ini meneruskan, regu interogator KPK mengajukan persoalan mengenai bentuk badan fitur wilayah( OPD).
” Menyangkut kepala biro, kepala tubuh, kepala dinas, tahun 2021 hingga tahun 2024. Banyak sekali. Setelah itu, julukan komplit dari tiap- tiap administratur OPD,” tutur Khofifah, Menteri Negeri Pemberdayaan Wanita rentang waktu Oktober 1999- Juli 2001.
Khofifah melaporkan, persoalan yang dijawab paling utama terpaut distribusi anggaran sumbangan.” Aku mau mengantarkan seluruh cara distribusi anggaran sumbangan Pemprov Jatim telah cocok metode,” ucapnya yang meneruskan kepemimpinan selaku Gubernur Jatim rentang waktu Februari 2019- Februari 2024.
KPK awal mulanya merencanakan pengecekan kepada Khofifah pada 20 Juni 2025 di Bangunan Merah Putih, Jakarta. Pengagendaan pengecekan itu sehabis regu interogator mengecek salah satu terdakwa, ialah Kusnadi, Pimpinan DPRD Jatim 2019- 2024.
Bagi Kusnadi, selaku Gubernur Jatim, Khofifah memiliki berperan dalam distribusi anggaran sumbangan untuk pokmas yang dalam kemajuannya menarik 4 tersangka serta 21 terdakwa.
Hendak namun, Khofifah tidak tiba ke pengecekan itu. Beliau berargumen mendatangi pelantikan putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, Cina. Buat itu, pengecekan dijawalkan balik, namun berjalan di Polda Jatim.
Pengecekan di Surabaya, dalam penjelasan KPK, sebab regu interogator yang lain pula lagi menguak permasalahan asumsi penggelapan di Penguasa Kabupaten Lamongan. Pengecekan Khofifah di Surabaya diklaim untuk kemampuan serta daya guna kegiatan regu interogator KPK.
KPK mengatakan, pengecekan kepada Khofifah buat memahami kewajiban utama serta guna gubernur dalam pengurusan APBD.
Perihal itu paling utama terpaut anggaran sumbangan, mencakup pemograman, penerapan, serta pengawasan. Selaku gubernur, Khofifah berhak memutuskan kebijaksanaan biasa dalam kategorisasi APBD, penentuan akseptor, pembagian, serta bertanggung jawab atas pengawasan pemakaian APBD.
Permasalahan anggaran sumbangan ini berasal dari pembedahan ambil tangan KPK kepada Sahat Berumur Parlindungan Simanjuntak, Delegasi Pimpinan DPRD Jatim 2019- 2024, bersama Rusdi, karyawan pakar DPRD Jatim, di Bangunan DPRD Jatim, Jalur Indrapura, Surabaya, 14 Desember 2022.
Berikutnya, KPK membekuk Abdul Hamid, Kepala Dusun Jelgung, Kabupaten Sampang, rentang waktu 2015- 2021, serta adik iparnya, Ajaran Wahyudi.
Abdul Hamid semenjak 2019 ialah ketua anggaran sumbangan utama benak. Sebaliknya Ajaran Wahyudi selaku ketua alun- alun anggaran sumbangan.
Setelah itu, Sahat serta Rusdi diresmikan selaku terdakwa akseptor uang sogok. Sedangkan Abdul serta Ajaran selaku donatur uang sogok.
Seminggu setelah itu ataupun 21 Desember 2022, regu interogator KPK menggeledah Kantor Gubernur Jatim. Mereka menyimpang ruang kegiatan Khofifah, ruang kegiatan Delegasi Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta ruang kegiatan Sekretaris Wilayah Jatim Adhy Karyono.
Dalam ekspedisi durasi, keempat tersangka dini sudah didiagnosa bui serta dijatuhi kompensasi oleh Majelis hukum Negara Perbuatan Kejahatan Penggelapan Surabaya. Abdul serta Ajaran dijatuhi putusan pada 16 Mei 2023. Sebaliknya Sahat serta Rusdi menemukan putusan pada 23 September 2023.
Pelacakan permasalahan uang sogok itu nyatanya tidak menyudahi kepada keempat tersangka mulanya. KPK beranggapan aplikasi rasuah ini telah jamak terjalin di tahun- tahun lebih dahulu.
Selaku memo, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran sumbangan 2021- 2022 senilai Rp 7, 8 triliun buat tubuh, badan, serta pokmas di provinsi berpopulasi 41, 6 juta jiwa itu.
Nyaris satu tahun dari putusan keempat tersangka, KPK memublikasikan 21 terdakwa terkini pada 21 Juli 2024. 4 terdakwa ialah akseptor uang sogok, ialah Kusnadi, Achmad Iskandar( Delegasi Pimpinan DPRD Jatim 2019- 2024), badan DPR Anwar Sadad( Delegasi Pimpinan DPRD Jatim 2019- 2024), serta Baik Wahyudiono, karyawan Kepaniteraan DPRD Jatim.
Sebesar 17 terdakwa yang lain yakni donatur uang sogok yang terdiri atas 15 terdakwa pihak swasta serta 2 terdakwa eksekutor negeri. Terdakwa dari swasta antara lain Ahmad Heriyadi, Achmad Yahya, Satu Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, serta Mashudi.
Sebagian minggu setelah itu ataupun 16 Agustus 2024, KPK menggeledah Kantor Gubernur Jatim dikala Adhy Karyono jadi Penjabat Gubernur Jatim.
Investigasi permasalahan ini setelah itu lalu bertumbuh. Misalnya, pada 15 April 2025, adres mantan Pimpinan DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya digeledah.
KPK pula menggeledah Kantor KONI Jatim di Surabaya. Pada 22 Mei 2025, KPK mengecek 19 saksi anggaran sumbangan di Polres Situbondo.
Kurun durasi 15- 22 Mei 2025, KPK mengambil beberapa peninggalan tanah serta gedung di Probolinggo, Banyuwangi, serta Pasuruan. KPK mengendus kepemilikan aset- aset itu atas julukan orang lain, dipercayai buat memudarkan jejak rasuah anggaran sumbangan.
Pada 19 Juni 2025, misalnya, KPK mengambil 2 rumah di Surabaya serta Mojokerto yang diprediksi dibeli mengenakan anggaran sumbangan.
Berbarengan dengan itu, KPK memanggil Kusnadi, Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro, Kepala Tubuh Pengurusan Finansial serta Peninggalan Wilayah( BPKAD) Jatim Sigit Panoentoen, dan Kepala Aspek Kekayaan BPKAD Jatim Baik Djulig Wijono. Tetapi, cuma Kusnadi serta Baik yang muncul.
Berikutnya, 23 Juni 2025, KPK merencanakan pengecekan Anwar Sadad selaku terdakwa. Pengecekan itu sehabis KPK mengambil beberapa peninggalan terdakwa, antara lain tanah serta gedung di Surabaya serta bagian kondominium di Apes.
Dengan cara terpisah, bagi Guru Besar Hukum Kejahatan Universitas Airlangga( Unair) Nur Basuki Minarno, pemanggilan serta pengecekan kepada Khofifah ialah perihal biasa.
Gubernur ataupun kepala wilayah ialah pemegang kewenangan pengurusan finansial wilayah begitu juga tertera dalam Hukum No 23 Tahun 2014 mengenai Rezim Wilayah.
” Butuh dicatat, bila seorang ditilik selaku saksi belum pasti ikut serta,” tutur Nur Basuki.
Nur Basuki meneruskan, KPK dalam investigasi butuh menemukan penjelasan dari banyak pangkal. Terdapat saksi, saksi pakar, serta ataupun terdakwa.
Pengecekan kepada saksi pasti berarti sebab selaku pihak yang mengenali, mengikuti, serta ataupun hadapi sendiri insiden.
” Jika gubernur tidak ditilik hendak jadi abnormal sebab produk hukum pengeluaran perhitungan merupakan peraturan gubernur. Tetapi, butuh aku tekankan, tidak senantiasa yang ditilik selaku saksi ikut serta dalam musyawarah kejam,” ucap Nur Basuki.
Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) balik memanggil julukan besar dalam investigasi permasalahan asumsi penggelapan anggaran sumbangan Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah( APBD) Jawa Timur. Kali ini, mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, muncul selaku saksi. Pemanggilan ini jadi pancaran khalayak sebab berhubungan dengan asumsi penggelapan yang menarik beberapa badan DPRD serta administratur di area Penguasa Provinsi Jawa Timur.
Khofifah muncul di Bangunan Merah Putih KPK pada Selasa( 8 atau 7) pagi dekat jam 09. 30 Wib. Menggunakan busana batik serta didampingi karyawan, beliau langsung masuk ke ruang pengecekan tanpa membagikan banyak pendapat pada badan alat. Pengecekan ini berjalan nyaris 6 jam, menunjukkan terdapatnya penajaman intensif kepada kedudukan serta pengetahuannya dalam cara penganggaran anggaran sumbangan itu.
Asumsi Rasuah Sumbangan: Pola serta Modus
Permasalahan ini mencuat sehabis KPK memutuskan sebagian terdakwa yang diprediksi menata serta menyambut fee dari anggaran sumbangan yang sepatutnya diperuntukkan untuk pembangunan dusun, madrasah, sampai golongan warga. Pola rasuah ini terindikasi sistemik serta sudah berjalan sepanjang sebagian tahun terakhir.
Bagi ahli ucapan KPK, Ali Fikri, investigasi menyimpang pada metode pengusulan, persetujuan, sampai pencairan anggaran sumbangan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dalam cara itu, terdapat asumsi kokoh kalau orang per orang khusus memainkan kedudukan buat menghaluskan usulan sumbangan dengan ketentuan terdapatnya komitmen fee yang diserahkan pada pihak legislatif ataupun administratur administrator.
“ Pemanggilan Bu Khofifah hari ini bermaksud buat menggali wawasan dia berlaku seperti kepala wilayah terpaut penganggaran serta penerapan sumbangan,” tutur Ali Fikri pada reporter.“ Kita menelisik apakah terdapat kebijaksanaan ataupun ketetapan di tingkatan arahan yang mempengaruhi kepada kecurangan anggaran itu.”
Tidak Selaku Tersangka
Butuh dipusatkan kalau sampai dikala ini Khofifah ditilik dalam kapasitas selaku saksi. Tidak terdapat penentuan status hukum terhadapnya. Kehadirannya dimaksudkan buat menguatkan fakta serta membagikan penjelasan terpaut cara pengusulan serta penerapan anggaran sumbangan pada era kepemimpinannya selaku Gubernur Jawa Timur rentang waktu 2019–2024.
Dalam penjelasan pendek seusai pengecekan, Khofifah melaporkan kalau beliau meluhurkan cara hukum yang lagi berjalan.“ Aku muncul hari ini selaku wujud komitmen aku kepada kejernihan serta akuntabilitas. Aku mensupport penuh tahap KPK buat melempangkan hukum,” ucap Khofifah pada reporter saat sebelum meninggalkan bangunan KPK.
Beliau sungkan membagikan perinci isi pengecekan, tetapi menerangkan kalau tiap kebijaksanaan yang didapat sepanjang berprofesi senantiasa merujuk pada ketentuan perundang- undangan serta prinsip aturan mengurus rezim yang bagus.
Penggelapan tertata?
Beberapa pengamat antikorupsi memperhitungkan, permasalahan ini membuka tabir gimana desain penggelapan sumbangan sering kali jadi aplikasi potensial di wilayah. Sumbangan yang sebaiknya jadi instrumen pemerataan pembangunan malah jadi cerang berair untuk golongan atas khusus.
Periset dari Indonesia Corruption Watch( ICW), Kurnia Ramadhana, memperhitungkan kalau permasalahan ini tidak dapat diamati selaku kekeliruan orang semata.“ Kita memandang ini selaku bagian dari intrik antara administrator serta legislatif dalam menyalahgunakan wewenang. Anggaran sumbangan di wilayah amat rawan sebab sedikit pengawasan serta cara usulannya kerap tidak tembus pandang,” tuturnya.
Kurnia pula menerangi berartinya menelusuri gerakan anggaran serta pemanfaatannya di alun- alun. Beliau mendesak KPK supaya tidak menyudahi pada bintang film tingkat dasar ataupun menengah, tetapi menelusuri mungkin keikutsertaan administratur besar bila ditemui fakta yang lumayan.
Asumsi DPRD serta Dampak Domino
Permasalahan ini pula mengguncang dalam DPRD Jawa Timur. Sebagian badan legislatif dari bermacam bagian tengah menempuh pengecekan intensif. Apalagi, beberapa badan dikabarkan sudah mengembalikan anggaran yang diprediksi hasil dari pencairan sumbangan bermasalah. Timbul kebingungan kalau permasalahan ini hendak berakibat pada legalitas badan serta menghasilkan darurat keyakinan khalayak kepada cara penganggaran wilayah.
Pimpinan DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dalam pernyataannya berkata kalau badan yang beliau pimpin hendak mensupport penuh penguatan hukum oleh KPK.“ Kita serahkan seluruhnya pada penegak hukum. Bila terdapat badan yang ikut serta, wajib bertanggung jawab cocok determinasi,” ucap Kusnadi.
Sedangkan itu, sebagian golongan warga awam menekan supaya audit ilmu mayat kepada semua sumbangan dalam APBD Jatim 5 tahun terakhir dicoba. Tujuannya buat memperhitungkan apakah terdapat pola sistemik dalam distribusi sumbangan yang membidik pada aplikasi penggelapan.
Akibat Politik Menghadap Pilkada
Pemanggilan Khofifah terjalin di tengah gairah menjelang Penentuan Kepala Wilayah( Pilkada) berbarengan 2024. Julukan Khofifah luang disebut- sebut hendak maju balik selaku calon gubernur ataupun apalagi jadi calon calon delegasi kepala negara. Walaupun dikala ini belum terdapat status hukum yang membebaninya, tetapi pandangan khalayak pasti hendak dipengaruhi oleh keikutsertaan namanya dalam permasalahan besar semacam ini.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Individu, berkata kalau momen ini dapat jadi tes politik untuk Khofifah.“ Di satu bagian, bila beliau kooperatif serta teruji tidak ikut serta, malah dapat menguatkan citranya selaku figur yang bersih. Tetapi bila timbul kenyataan terkini yang mudarat, ini dapat jadi ganjalan sungguh- sungguh dalam karir politiknya,” nyata Airlangga.
Penutup: Tes Untuk Kejernihan Daerah
Permasalahan asumsi penggelapan anggaran sumbangan APBD Jawa Timur balik menegaskan berartinya aturan mengurus rezim wilayah yang tembus pandang, akuntabel, serta partisipatif. Metode pengusulan sumbangan yang tertutup dan lemahnya pengawasan jadi antara untuk aplikasi penggelapan yang tertata.
Pemanggilan Khofifah selaku saksi oleh KPK jadi sesi berarti dalam memecahkan jaringan penyalahgunaan anggaran khalayak ini. Saat ini, khalayak menunggu tahap jelas KPK buat menelusuri permasalahan sampai ke akar- akarnya tanpa penglihatan bulu. Karena, keyakinan orang kepada integritas rezim wilayah dipertaruhkan.