Mantan jenderal polisi Thailand menuduh lebih dari 30 petugas terkait dengan situs perjudian – Bangkok — Dunia penegakan hukum Thailand kembali diguncang skandal besar setelah seorang mantan jenderal polisi senior secara terbuka menuduh lebih dari 30 anggota kepolisian aktif dan pensiunan terlibat dalam jaringan situs perjudian ilegal yang beroperasi di dalam dan luar negeri. Kasus los303 ini menjadi salah satu skandal integritas terbesar yang melibatkan aparat kepolisian Thailand dalam beberapa tahun terakhir dan menyoroti tantangan serius dalam memberantas perjudian daring yang semakin meluas di negara tersebut.
Latar Belakang Kasus
Mantan jenderal polisi yang dimaksud, Letnan Jenderal Surachate “Big Joke” Hakparn, sebelumnya dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di Kepolisian Kerajaan Thailand (Royal Thai Police). Dalam wawancara baru-baru ini dengan media lokal, Surachate mengungkapkan bahwa penyelidikannya menemukan bukti kuat keterlibatan sejumlah pejabat polisi dalam melindungi dan bahkan mengoperasikan situs perjudian online besar yang melayani ribuan pemain setiap hari.
Menurut Surachate, jaringan tersebut telah beroperasi selama beberapa tahun terakhir dengan struktur yang sangat rapi dan terorganisir. Beberapa di antara situs yang diselidiki memiliki server di luar Thailand, namun beroperasi dengan dukungan lokal — termasuk penyedia layanan pembayaran, pejabat keamanan, dan bahkan anggota kepolisian berpangkat tinggi.
“Ini bukan operasi kecil,” ujar Surachate. “Ini adalah jaringan terkoordinasi yang melibatkan aparat yang seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggarnya. Lebih dari 30 individu, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, memiliki peran dalam memfasilitasi perjudian online yang dilarang oleh undang-undang.”
Dugaan Keterlibatan Pejabat
Laporan awal menunjukkan bahwa beberapa dari 30 nama yang disebutkan termasuk perwira polisi berpangkat kolonel hingga jenderal, serta sejumlah pegawai administratif yang memiliki akses ke sistem investigasi internal. Mereka diduga membantu melindungi jaringan perjudian dengan berbagai cara — mulai dari menutup laporan pengaduan, memberi peringatan sebelum penggerebekan, hingga memfasilitasi pencucian uang.
Surachate juga menuding adanya aliran dana mencurigakan yang mengalir ke rekening pribadi sejumlah pejabat, yang diyakini berasal dari hasil operasi perjudian online. Transaksi tersebut diperkirakan bernilai ratusan juta baht, dan beberapa di antaranya melibatkan transfer lintas negara.
Meski Surachate tidak menyebutkan nama-nama secara terbuka, ia menegaskan bahwa semua bukti telah diserahkan kepada Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) untuk ditindaklanjuti. Ia juga meminta agar pemerintah dan kepolisian pusat mengambil langkah transparan dalam menangani kasus ini, mengingat dampak reputasional yang sangat besar bagi institusi kepolisian.
Respons Kepolisian Kerajaan Thailand
Kepolisian Kerajaan Thailand segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah tuduhan tersebut mencuat. Dalam konferensi pers di Bangkok, Jenderal Torsak Sukvimol, kepala kepolisian saat ini, menyatakan bahwa lembaganya akan membuka penyelidikan internal penuh untuk memverifikasi klaim tersebut.
“Kami akan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah,” kata Jenderal Torsak. “Tidak ada seorang pun, bahkan di jajaran tertinggi, yang kebal terhadap hukum. Jika ada bukti kuat, mereka akan ditindak sesuai aturan.”
Namun, banyak pengamat menilai bahwa langkah tersebut terkesan defensif dan lambat. Beberapa kelompok masyarakat sipil menuntut agar penyelidikan dilakukan oleh lembaga independen, bukan hanya internal kepolisian, untuk memastikan transparansi dan mencegah konflik kepentingan.
Perjudian Online: Masalah yang Terus Tumbuh
Perjudian online telah menjadi masalah sosial yang berkembang pesat di Thailand. Meskipun aktivitas perjudian sebagian besar dilarang, popularitas situs luar negeri dan platform ilegal domestik terus meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19.
Banyak dari situs-situs tersebut menargetkan kaum muda dan kelas pekerja, menawarkan taruhan olahraga, kasino virtual, hingga lotre digital. Sistem pembayaran elektronik dan mata uang kripto memperparah situasi, karena membuat transaksi lebih sulit dilacak oleh otoritas.
Menurut laporan Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand (DES), lebih dari 2.000 situs perjudian ilegal telah diblokir sejak 2022, namun banyak yang dengan cepat muncul kembali di bawah nama baru.
“Masalahnya bukan sekadar teknologi,” kata seorang analis keamanan siber di Bangkok. “Masalah sebenarnya adalah korupsi yang memungkinkan situs-situs ini bertahan. Jika aparat penegak hukum justru ikut bermain, maka pemberantasan akan menjadi hampir mustahil.”
Dampak terhadap Reputasi Polisi dan Pemerintah
Kasus ini datang di saat pemerintah Thailand tengah berupaya memperkuat citra reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan. Namun, tuduhan keterlibatan puluhan pejabat polisi dalam jaringan perjudian justru memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga kepolisian.
Media lokal dan internasional telah banyak membahas skandal ini, menyoroti bagaimana sistem penegakan hukum di Thailand sering kali terjebak dalam lingkaran korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa anggota parlemen oposisi bahkan menyerukan reformasi menyeluruh dalam struktur kepolisian, termasuk pembentukan unit antikorupsi independen yang fokus memantau praktik internal aparat.
Sementara itu, Surachate menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyerang institusi kepolisian secara keseluruhan. “Saya ingin melihat lembaga ini menjadi bersih dan dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya. “Langkah pertama adalah mengakui bahwa masalah ini nyata dan sistemik.”
Penyelidikan dan Langkah Selanjutnya
Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) dikabarkan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan Surachate. Tim ini akan memeriksa aliran dana, jejak digital situs perjudian, serta melakukan wawancara terhadap sejumlah saksi internal.
Beberapa pejabat yang disebut-sebut dalam laporan dikabarkan telah mengambil cuti atau dipindahkan sementara untuk memudahkan proses investigasi. Namun, belum ada penahanan atau dakwaan resmi yang diumumkan hingga saat ini.
Analis politik memperingatkan bahwa hasil penyelidikan ini akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang berjanji menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Jika kasus ini tidak ditangani dengan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan terus merosot,” ujar salah satu pakar dari Universitas Thammasat.
Penutup
Kasus dugaan keterlibatan lebih dari 30 petugas dalam jaringan situs perjudian ilegal ini menjadi cermin kompleksitas persoalan moral dan hukum di Thailand. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum justru diduga melanggarnya, tantangan terbesar bukan hanya pada penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga pemulihan kepercayaan masyarakat.
Dengan penyelidikan yang kini berada di tangan lembaga antikorupsi, publik menunggu dengan cermat apakah Thailand benar-benar siap menghadapi bayangan korupsi di dalam institusi penegak hukumnya. Jika tuduhan ini terbukti, maka ini bisa menjadi momen bersejarah dalam reformasi kepolisian Thailand — atau justru babak baru dalam siklus skandal yang tak kunjung berakhir.